Kepri Luncurkan 69 Paket Gerakan Pangan Murah, untuk Tekan Inflasi
- account_circle Suradi
- calendar_month Rab, 11 Feb 2026
InspirasiToday – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Kepri) terus memperkuat komitmen dalam menjaga daya beli masyarakat. Gubernur Kepri, Ansar Ahmad, secara resmi membuka Gerakan Pangan Murah (GPM) sebagai langkah strategis untuk menjamin ketersediaan bahan pokok dan menjaga stabilitas harga di seluruh wilayah Kepulauan Riau.
Program ini merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam mengendalikan laju inflasi, sekaligus memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi dengan harga terjangkau.
Target 69 Kali Pelaksanaan di Tahun 2026
Gubernur Ansar menyampaikan bahwa sepanjang tahun 2026, pemerintah daerah berencana menggelar Gerakan Pangan Murah sebanyak 69 kali yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota.
“Insyaa Allah, tahun ini ada 69 kali Gerakan Pangan Murah. Tujuannya jelas, menjaga stabilitas harga barang dan menekan inflasi di seluruh wilayah Kepri,” ujar Ansar Ahmad, Senin (9/2/2026).
Langkah ini juga diambil sebagai upaya preventif mencegah kelangkaan stok pangan, terutama komoditas krusial seperti beras, telur, dan minyak goreng. Sebagai informasi, Kepri sebelumnya telah berhasil meraih penghargaan terbaik pertama nasional dalam upaya pengendalian inflasi.
Selain intervensi pasar, Gubernur Ansar juga mendorong langkah kreatif untuk memperkuat ketahanan pangan keluarga. Beliau menginstruksikan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemprov Kepri untuk menanam cabai secara mandiri.
“Nanti akan kita cek. Ini penting untuk menekan angka ketergantungan pasokan dari luar daerah,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah juga menargetkan produksi telur lokal bisa mencapai satu juta butir melalui berbagai kerja sama strategis.
Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Kesehatan Hewan Kepri, Rika Azmi, menambahkan bahwa GPM tahun ini merupakan hasil kolaborasi serentak antara pemerintah kabupaten/kota, Bank Indonesia, dan Badan Pangan Nasional (Bapanas).
“Intinya, masyarakat harus bisa mendapatkan bahan pokok dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan harga pasar tradisional,” jelas Rika.
Sanksi Tegas bagi Spekulan Harga
Untuk memastikan program ini tepat sasaran, pemerintah telah membentuk Satuan Tugas (Satgas) Khusus. Tim ini bertugas mengawasi kepatuhan pedagang terhadap Harga Eceran Tertinggi (HET) yang telah ditetapkan.
Direktur Kewaspadaan Pangan Bapanas, Nita Yulianis, memberikan apresiasi tinggi atas gerak cepat Pemprov Kepri. Ia menyebut keberadaan “Satuan Sapu Bersih” akan memastikan distribusi logistik berjalan lancar tanpa gangguan dari oknum yang mencoba mempermainkan harga.
“Petugas akan memberikan sanksi tegas bagi pelaku usaha yang terbukti melanggar aturan harga pangan pokok,” ungkap pihak Bapanas.”(*)
- Penulis: Suradi
