Banyak Kebocoran Negara, Menkeu Purbaya Bersihkan Pejabat Nakal di Bea Cukai Batam
- account_circle Suradi
- calendar_month Kam, 29 Jan 2026
InspirasiToday- Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, akan menggelar operasi besar-besaran di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai pada lima pelabuhan utama nasional mulai Rabu (28/1/2026).
Langkah ini dilakukan sebagai upaya menutup kebocoran penerimaan negara yang selama ini dinilai masih marak terjadi, termasuk di Kota Batam, Kepulauan Riau (Kepri).
Selain pengetatan pengawasan, operasi tersebut juga akan diikuti dengan perombakan pejabat Bea Cukai yang dinilai tidak optimal dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penindakan.
“Besok mulai diobrak-abrik salah satunya. Itu seharusnya bisa memperbaiki cara kerja Bea Cukai dan Pajak,” kata Purbaya kepada media, Selasa (27/1/2026).
Bea Cukai Batam selama ini menjadi sorotan publik menyusul maraknya kasus penyelundupan, mulai dari minuman beralkohol hingga peredaran rokok ilegal yang kerap lolos dari pengawasan. Kondisi ini dinilai berkontribusi terhadap kebocoran penerimaan negara.
Menurut Purbaya, operasi bersih-bersih tersebut merupakan sinyal tegas agar jajaran kepabeanan bekerja lebih disiplin, transparan, dan bertanggung jawab. Ia menegaskan pembenahan harus dilakukan segera agar kebocoran penerimaan negara tidak terus berulang.
Meski demikian, Purbaya memastikan tidak semua pejabat di lima pelabuhan tersebut akan langsung dicopot dari jabatannya.
“Sebagian dirumahkan, sebagian tidak, tergantung doa mereka nanti malam,” ujarnya, menegaskan bahwa evaluasi dilakukan berdasarkan kinerja dan hasil pengawasan internal.
Untuk mengisi jabatan yang ditinggalkan, Kementerian Keuangan akan menerapkan rotasi internal di lingkungan Bea Cukai. Skema ini dipilih guna menjaga kelancaran operasional pelabuhan tanpa mengganggu aktivitas kepabeanan dan logistik.
Penataan serupa juga dijadwalkan menyasar Direktorat Jenderal Pajak mulai pekan depan. Restrukturisasi tersebut akan difokuskan pada perbaikan metode pengumpulan pajak melalui optimalisasi teknologi informasi dan pemanfaatan kecerdasan buatan.
Purbaya mengungkapkan, kebocoran penerimaan negara selama ini juga dipicu oleh praktik perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia namun tidak memenuhi kewajiban perpajakan.
“Banyak yang transaksinya berbasis tunai, PPN dan PPh tidak dibayar. Ke depan, praktik seperti itu tidak akan lolos lagi,” tegasnya.
Rangkaian langkah tersebut menjadi sinyal pengetatan pengawasan di pintu-pintu utama perdagangan internasional. Pemerintah berharap pembenahan di pelabuhan-pelabuhan besar, termasuk Batam, dapat menekan potensi kebocoran penerimaan negara sepanjang 2026″
- Penulis: Suradi
