DPR Desak Tindakan Tegas 12 Perusahaan Terlibat Banjir Bandang Sumatera
- account_circle admin
- calendar_month Rab, 10 Des 2025
Menhut Raja Juli Antoni menegaskan bahwa proses penegakan hukum akan segera dilakukan terhadap 12 subjek hukum tersebut.
Ia juga menyampaikan bahwa, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto, Kemenhut telah mencabut 18 Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) seluas 526.114 hektare pada 3 Februari 2025.
“Setelah mendapat persetujuan Presiden, kami akan kembali mencabut sekitar 20 PBPH yang bekerja buruk, dengan total luas kurang lebih 750 ribu hektare di seluruh Indonesia, termasuk di tiga provinsi terdampak,” jelas Raja Juli.
Sebagai tindak lanjut penertiban kawasan hutan, Kemenhut akan melakukan rasionalisasi PBPH serta moratorium izin pemanfaatan hutan untuk hutan tanaman maupun hutan alam.
“Ini bagian dari rekomendasi yang kami jalankan. Kemenhut akan melakukan rasionalisasi PBPH dan menerapkan moratorium izin pemanfaatan hutan baru,” pungkas Raja Juli. (*)
- Penulis: admin
