Ini Sorotannya,DPRD Kepri Serahkan 5 Rekomendasi Strategis Evaluasi Kinerja OPD

InspirasiToday – Gubernur Kepulauan Riau, Ansar Ahmad, menyampaikan apresiasi sekaligus komitmen untuk menindaklanjuti rekomendasi DPRD Kepri terkait evaluasi kinerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Hal tersebut disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian laporan akhir Panitia Khusus (Pansus) terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025 di Gedung DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Balairung Raja Khalid Hitam, Dompak, Tanjungpinang, Jumat (17/4/2026).

“Terima kasih atas masukan dan saran yang telah disampaikan. Ini akan menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk perbaikan ke depan,” ujar Ansar.

Rapat Paripurna DPRD Kepri
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua II DPRD Kepri, Tengku Afrizal Dahlan, dan dihadiri anggota DPRD, unsur Forkopimda, Penjabat Sekretaris Daerah Luki Zaiman Prawira, pimpinan instansi vertikal, serta kepala OPD.

Ketua Pansus, Teddy Jun Askara, menjelaskan bahwa pembahasan LKPj dilakukan secara intensif selama 14 hari kerja, dengan pendalaman terhadap kinerja seluruh OPD.

“Secara umum capaian program pembangunan Kepri tergolong baik, namun masih ada program yang perlu ditingkatkan kualitasnya,” ujarnya.

Capaian Ekonomi Kepri Positif
Dalam laporan tersebut, DPRD Kepri menyoroti sejumlah indikator makro yang menunjukkan kinerja positif, di antaranya:

Pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2025 mencapai 7,89 persen (peringkat keempat nasional)
Inflasi terkendali di angka 3,54 persen
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 80,53 (tiga besar nasional)

Meski demikian, DPRD menilai masih diperlukan perbaikan di sejumlah sektor strategis.

Rekomendasi Strategis DPRD Kepri
DPRD Kepri memberikan sejumlah rekomendasi penting kepada pemerintah daerah, antara lain:

1. Perencanaan Pembangunan
Pemerintah diminta memperkuat monitoring capaian RPJMD 2025–2029, termasuk menyusun pemetaan progres yang terukur dan informatif. Sinkronisasi antara RPJMD, RKPD, dan Renstra juga harus selaras dengan kebijakan nasional dan kemampuan fiskal daerah.

2. Pemerataan Pembangunan
DPRD mendorong pemerataan antarwilayah, khususnya dalam layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, konektivitas antar pulau, serta ketersediaan air bersih dan listrik.

3. Peningkatan Pendapatan Daerah
Optimalisasi pajak kendaraan bermotor melalui pembaruan data wajib pajak menjadi sorotan. Selain itu, pajak alat berat dinilai sebagai potensi baru. DPRD juga merekomendasikan pembentukan satuan tugas khusus untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

4. Efektivitas Belanja Daerah
Efektivitas anggaran tidak hanya diukur dari serapan, tetapi juga dari capaian output dan outcome program. DPRD menekankan pentingnya evaluasi rutin dan disiplin dalam penjadwalan APBD guna menghindari keterlambatan proyek.

5. Penataan Kepegawaian
DPRD menyoroti meningkatnya beban anggaran akibat penambahan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Pemerintah diminta mengoptimalkan distribusi pegawai secara proporsional serta meningkatkan kompetensi berbasis kinerja.

Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menegaskan akan menjadikan seluruh rekomendasi DPRD sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan ke depan.

Langkah ini diharapkan mampu mendorong tata kelola pemerintahan yang lebih efektif, transparan, dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat.(*)